Pro Kontra peran Intelijen Militer dalam pemberantasan terorisme

Kritisi rencana pelibatan militer dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia

Latar Belakang

Rapat Kerja Komisi I DPR beberapa waktu lalu diwarnai kritikan dari anggota dewan, yang ditujukan kepada Menko Polhukam dan Kapolri seputar penanganan teroris di Temanggung. Operasi itu memakan waktu hampir delapan belas jam, untuk melumpuhkan seorang Ibrohim dengan jumlah personel ratusan, menggunakan bom daya ledak rendah, dan puluhan bahkan mungkin ratusan muntahan peluru. Argumentasi dari kepolisian, tindakan tersebut dilakukan sangat hati-hati untuk mencegah korban lebih banyak. Namun, pertanyaannya, apakah tindakan itu tidak overcapacity dan menyalahi prinsip proporsionalitas, bahkan tampak keraguan pada target sasaran. Bandingkan dengan operasi penumpasan teroris pada peristiwa pembajakan pesawat Woyla di Don Muang, Thailand. Seluruh pintu pesawat didobrak tiga puluh prajurit Kopassandha. Mereka dapat melumpuhkan tiga pembajak dan dua luka parah, tetapi seluruh penumpang berhasil dibebaskan tanpa luka. (Dini Dewi Heniarti, Berita Surat Kabar Harian Pikiran Rakyat tanggal 08-09-2009)

RUU yang mengatur Badan Intelijen Nasional menafikan hak-hak dasar para tahanan serta melanggar kaidah hukum pidana Indonesia dan hukum hak asasi manusia internasional, Human Rights Watch menyatakan hal ini dalam analisis hukumnya hari ini. Adalah hal yang tidak sepatutnya pula memberikan peran baru dan luas dalam penegakan hukum kepada Badan Intelijen Negara (BIN), BIN adalah sebuah lembaga di Indonesia yang terkenal buruk dan tak tersentuh reformasi serta memiliki hubungan dengan tindakan pelanggaran terhadap HAM saat era Soeharto hingga saat ini. Dalam suratnya kepada Ketua DPR, Agung Laksono dan Ketua Komisi yang membahas RUU tersebut, Theo L. Sambuaga, Human Rights Watch menyambut upaya untuk menyusun sebuah kerangka hukum bagi lembaga intelijen Indonesia, akan tetapi juga mendesak DPR untuk secara drastis mengamandemen serta menjamin RUU tersebut tidak menimbulkan penyalahgunaan serius dan sistematik. RUU tersebut saat ini telah diterima oleh Komisi I DPR.(Human Rights Watch, NY 3 Agust 2005)

Fakta-fakta diatas yang kemudian menarik perhatian masyarakat luas untuk kemudian beropini dan akhirnya menjadi polemik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang kemudian muncul diberbagai media masa nasional, yang mana memang sangat perlu untuk dicermati secara bijak oleh para pengambil keputusan dan wakil-wakil rakyat di DPR agar segala polemik yang ada pada akhirnya nanti akan berbuah manis bagi seluruh rakyat RI.

Konteks yang berbeda

Menurut hemat saya, kita tidak dapat membandingkan secara sepotong-sepotong antara penanganan kasus terorisme pada peristiwa pembajakan pesawat Woyla di Don Muang- Thailand oleh Kopassanda TNI-AD pada Maret 1981 dengan penanganan teroris di Temanggung untuk melumpuhkan seorang Ibrohim oleh Densus-88 AT/ Polri pada Agustus 2009, dapat kita lihat konteksnya berbeda. Dari tahunnya saja sudah berbeda, 28 tahun atau hampir 3 dasawarsa dari terjadinya kasus pembajakan pesawat Garuda di Thailand tersebut, sangat memungkinkan perubahan sistem, jaringan ataupun teknik dan taktik serangan para pelaku terorisme di Indonesia, belum lagi bila kita kaji dari konteks siapa para pelakunya, sehingga sangat tidak bisa diterima membandingkan kehebatan Kopassanda di jaman itu dengan langkah yang ditempuh oleh Polri dalam penangkapan pelaku terorisme di Temanggung.

Bila hanya hal tersebut yang dijadikan perbandingan berarti siapapun orangnya tidak dapat melihat keseluruhan proses penanganan kasus terorisme di Indonesia yang telah dilakukan oleh Polri dari sejak tahun 2000, seperti:

1. Bom Kedubes Filipina, Jakarta 2000. 1 Agustus 2000, bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday.

2. Bom Kedubes Malaysia, Jakarta 2000. 27 Agustus 2000, granat meledak di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa.

3. Bom Gedung Bursa Efek Jakarta 2000. 13 September 2000, ledakan mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. 10 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka. 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan.

4. Bom malam Natal 2000. 24 Desember 2000, serangkaian ledakan bom pada malam Natal di beberapa kota di Indonesia, merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak.

5. Bom Plaza Atrium Senen, Jakarta 2001. 23 September 2001, bom meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. 6 orang cedera.

6. Bom Restoran KFC, Makassar 2001. 12 Oktober 2001, ledakan bom mengakibatkan kaca, langit-langit, dan neon sign KFC pecah. Tidak ada korban jiwa. Sebuah bom lainnya yang dipasang di kantor MLC Life cabang Makassar tidak meledak.

7. Bom sekolah Australia, Jakarta 2001. 6 November 2001, bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta.

8. Bom malam Tahun Baru 2002. 1 Januari 2002, Granat manggis meledak di depan rumah makan ayam Bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka. Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja. Tidak ada korban jiwa.

9. Bom Bali 2002. 12 Oktober 2002, tiga ledakan mengguncang Bali. 202 korban yang mayoritas warga negara Australia tewas dan 300 orang lainnya luka-luka. Saat bersamaan, di Manado, Sulawesi Utara, bom rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban jiwa.

10. Bom Restoran McDonald’s Makassar 2002. 5 Desember 2002, bom rakitan yang dibungkus wadah pelat baja meledak di restoran McDonald’s Makassar. 3 orang tewas dan 11 luka-luka.

11. Bom Kompleks Mabes Polri, Jakarta 2003. 3 Februari 2003, bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta. Tidak ada korban jiwa.

12. Bom Bandara Cengkareng, Jakarta 2003. 27 April 2003, bom meledak dii area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. 2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan.

13. Bom JW Marriott 2003. 5 Agustus 2003, bom menghancurkan sebagian hotel JW Marriott. Sebanyak 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka.

14. Bom cafe, Palopo 2004, terjadi pada 10 Januari 2004 di Palopo, Sulawesi menewaskan empat orang. (BBC)

15. Bom Kedubes Australia 2004, 9 September 2004, ledakan besar terjadi di depan Kedutaan Besar Australia. 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI. (Lihat pula: Bom Kedubes Indonesia, Paris 2004)

16. Ledakan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah pada 12 Desember 2004.

17. Dua Bom meledak di Ambon pada 21 Maret 2005

18. Bom Pamulang, Tangerang 2005, 8 Juni 2005, bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal di Pamulang Barat. Tidak ada korban jiwa.

19. Bom Bali 2005, 1 Oktober 2005, bom kembali meledak di Bali. Sekurang-kurangnya 22 orang tewas dan 102 lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi di R.AJA’s Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran.

20. Pemboman Palu 2005, 31 Desember 2005, bom meledak di sebuah pasar di Palu, Sulawesi Tengah yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang.

Pujian dan apresiasi yang tinggi dari Negara-negara Asing untuk Indonesia khususnya Polri dalam penanganan terorisme di Indonesia selama ini bahkan sampai dengan tewasnya para gembong terorisme di Indonesia seperti Dr. Azahari dan Nurdin M. Top menjadi bukti bahwa Polri selalu eksis dan masih sanggup melaksanakan tugas pokoknya yaitu; melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat serta menegakkan hukum di Indonesia sampai saat ini.

Intelijen Militer untuk penegakkan hukum, perlukah?

Rancangan Undang-Undang Intelijen telah selesai, namun sampai dengan berakhirnya DPR masa bakti 2004-2009, RUU tersebut belum berhasil disyahkan karena masih terus mendapatkan kritikan bahkan revisi terhadap RUU Intelijen itu sendiri. Adapaun kritisi dan hal-hal yang perlu direvisi tersebut antara lain :

1. Adanya pelanggaran terhadap kebebasan sipil dalam RUU tersebut, yaitu dengan memberikan secara luas dan sedikit sekali pengertian terhadap wewenang untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan menyita surat-surat serta melakukan penyadapan terhadap seseorang yang “diduga kuat” terlibat dalam ancaman nasional.

2. Adanya kewenangan untuk melakukan pemanggilan. Pasal 18 (b) RUU ini memberikan kewenangan yang luas bagi aparat intelijen untuk memanggil setiap orang untuk dimintai keterangannya tentang sesuatu hal berkait dengan ancaman nasional.

3. Adanya kewenangan penggeledahan dan penahanan tanpa surat keterangan. Pasal 19 RUU memberikan kewenangan aparat intelijen untuk memasuki serta menggeledah setiap bangunan, milik publik maupun pribadi, termasuk tempat tinggal. Pasal 31 dan 32 memberikan kewenangan aparat intelijen untuk melakukan penggerebekan terhadap individu, tubuh, pakaian, barang-barang, rumah atau hal lainnya serta melakukan penyitaan terhadap setiap obyek atau dokumen dari seseorang yang “diduga kuat” memiliki hubungan dengan kegiatan yang mengancam.

4. Kewenangan berlebihan untuk BIN. Melalui entitas yang tak jelas bernama”komunitas intelijen”, RUU ini akan berakibat memperluas kewenangan Kepala BIN ke semua cabang pemerintahan serta berpotensial kepada masyarakat sipil. Hal ini berbahaya dan perluasan yang sangat berlebih serta kurangnya pertanggungjawaban aparat BIN kepada berakhirnya kesatuan aturan bagi aktor pejabat resmi maupun bukan. Dimasukannya Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Militer kedalam komunitas intelijen akan mengurangi setiap mekanisme pertanggungjawaban yang telah diatur dalam undang-undang yang mengatur militer saat ini serta penegakan hukum.

Dari beberapa pasal tersebut di atas terlihat jelas bahwa BIN yang notabene merupakan Intelijen TNI (militer) mempunyai kewenangan yang luar biasa dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana teroris, sementara perbuatan para pelaku teror tersebut sewajarnya masih dalam lingkup tidak kriminalitas murni apapun teori ataupun landasan yang menjadi alasan para pelaku melakukan perbuatannya, dan hal ini masih menjadi tugas kewajiban Polri untuk penanganannya. Kecuali dalam keadaan tertentu dimana melalui suatu keputusan Presiden, Negara dinyatakan dalam keadaan darurat Militer tidak hanya perangkat Intelijennya dapat melakukan upaya penegakan hukum.

Kesimpulan dari semua itu adalah bahwa :

1. Kegiatan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia masih dapat diatasi oleh Polri sebagai aparat utama penegakan hukum di wilayah RI, namun demikian kerjasama dalam bentuk apapun dengan Instansi lain termasuk TNI bahkan Masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan terorisme, Polri sewajarnya untuk selalu bersikap terbuka, hal ini tentunya akan semakin menutup berkembangnya jaringan teroris di Indonesia.

2. Badan Intelijen Negara (BIN) dapat melakukan upaya penegakkan hukum dalam rangka “ keamanan negara ” bukan penegakan hukum dalam rangka keamanan umum, dan Rancangan Undang-undangnya harus direvisi sehingga menutup kemungkinan terjadinya penyalagunaan kewenangan oleh Intelijen serta yang harus digaris bawahi bahwa bila dalam rangka penegakkan hukum dalam bentuk apapun, sebaiknya Rancangan Undang-undang mensyaratkan Polri sebagai koordinatornya.


About A Kurniawan

I was a cop who wants to write about all the things about the police all over the world
This entry was posted in Intelijen and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s